Jakarta- Indonesia belum menempatkan petani sebagai bagian dari solusi untuk mengejar kecukupan pangan di dalam negeri. Pemerintah memilih menyerahkan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pangan warganya kepada korporasi, yang dalam beberapa hal praktiknya membahayakan ekologi.
Ketergantungan kepada korporasi juga membuat Indonesia tidak punya kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. ”Pemerintah seharusnya memberi alat produksi orang miskin untuk bekerja di pangan, seperti memberi lahan garapan dan teknologi pertanian. Lalu menyediakan akses ke pasar. Ini baru menuju ke kedaulatan pangan,” kata Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan pada konferensi pers bersama Serikat Petani Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta, Kamis (23/6). Mereka menyikapi pertemuan para menteri pertanian negara G-20 yang berlangsung pada 22-23 Juni 2011 di Paris, Perancis.
Mengandalkan investor, kata Dani, merupakan langkah mudah dan bentuk pelemparan tanggung jawab negara kepada pengusaha. Langkah semacam itu memang memudahkan pencapaian ketahanan pangan, tetapi bukan kedaulatan pangan.
Para pembicara dalam jumpa pers menilai, kenaikan harga pangan dunia sebenarnya tidak disebabkan kekurangan stok, tetapi ulah perusahaan-perusahaan spekulan raksasa yang menguasai produksi dan distribusi bahan pangan. Mereka mengendalikan peredaran dan harganya.
Disayangkan, soal spekulan itu tidak dibahas dalam pertemuan menteri pertanian negara-negara G-20. Pembahasannya ditunda hingga pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, November 2011, untuk persiapan pertemuan kepala negara G-20.
Solusi yang ditawarkan hanya menggenjot produksi pangan, transparansi pasar internasional pangan dan pertanian, serta melanjutkan perdagangan bebas pangan/pertanian.
Dampak lingkungan
Koordinator Eksekutif Nasional Walhi, Benny N Furqan, mengingatkan, dampak produksi pangan modern sering kali berisiko negatif bagi lingkungan. Di Indonesia, proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah sebagai contohnya.
Tanpa menyerahkan kepada korporasi swasta, kata Benny, sumber daya alam Indonesia sebenarnya mencukupi kebutuhan pangan nasional. ”Batasi ekspor. Fokus dalam negeri,” katanya.
Di tempat sama, Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, perlunya mewaspadai aksi spekulan ijon, tengkulak, hingga skala besar seperti perbankan dan perusahaan. ”Contoh kasus pada stok beras yang bahkan tak bisa dimenangkan oleh Bulog. Dikalahkan penimbun beras lokal mulai dari provinsi hingga kecamatan,” ujarnya.
Ia setuju fungsi Bulog sebagai pengontrol dan pembeli produksi pangan di Indonesia dikembalikan. Bila fungsi itu dikendalikan swasta, apalagi asing, dikhawatirkan akan mempermainkan stok dan harga pangan. (ICH)
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/06/24/04301811/jadikan.petani.sebagai.solusi.krisis.pangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar