KENDARINEWS.COM - Kendari, Mekanisme politik konvensional dalam melahirkan kepemimpinan daerah, mulai dari tahapan pencalonan lewat partai atau jalur independent dirasakan beberapa lembaga non pemerintah sebagai sesuatu yang kurang partisipatif. Makanya, digagaslah pola baru rekrutmen kepemimpinan daerah lewat konvensi masyarakat sipil.
Kota Kendari yang tahun depan bakal menggelar Pilwali, dianggap sudah bisa menerapkan pola ini. Kemarin, Yayasan Tifa bersama sejumlah LSM lainnya menggelar dialog bertajuk konveksi masyarakat sipil sebagai alternatif rekruitmen kepada daerah dan pendidikan politik warga negara, yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari.
Tiga narasumber hadir dalam acara itu yakni mantan anggota KPU Kota Kendari, Arafat, Nurdin Pamone dari Kesbagpol Kota Kendari dan mantan Panwaslu Sultra, Arif Rahman. Dialog tersebut bermaksud mendorong mekanisme partisipasi pemilih dalam tahapan rekruitmen kepala daerah sekaligus melakukan pendidikan politik warga negara sebagai jalan untuk mewujudkan kekuatan rakyat sebagai kekuatan pemilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kendari tahun 2012-2017.
Erwin Usman yang jadi moderator sekaligus mewakili Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan jika konvensi masyakarat sipil adalah alternatif rekruitmen kepada daerah dan pendidikan politik warga menuju pilkada yang berkwalitas. Yayasan Tifa ini sebagai pelopor yang didalamnya ada beberapa lembaga yaitu Perkumpulan Jurdil, Walhi, YPSHK, The Constructive dan Media Informasi dan Pendidikan Rakyat.
Pihaknya saat ini sedang melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan konvensi. Pertama akan sering melakukan dialog intraktif dengan Pemkot Kendari, KPUD, kepolisian, media, akademisi dan komponen masyarakat lainnya. Selanjutnya, sosialisasi tahapan pelaksanaan konvensi masyarakat sipil, penbentukan pokja di tingkat komunitas dan bombingan teknis kelompok kerja konvensi masyarakat sipil kota Kendari. "Kami ada tahapan pelaksanan juga dan yang terakhir monitoring dan evaluasi program serta kampanye dan publikasi," kata Erwin, kemarin.
Sesuai dengan rencana konvensi masyarakat sipil akan sosialisasikan ke tingkat keluruhan yang ada di Kota Kendari. Intinya kata Erwin pihaknya akan mencari sukarelawan untuk memantau seluruh tahapan-tahapan pada pemilukada Kota Kendari. Pihaknya menginginkan, dengan konvensi masyarakat sipil ini bisa menjadi model rekruitmen calon kepala daerah baik di partai politik maupun calon independen sekaligus menjadi salah satu instrumen pendidikan politik warga negara.
“Saya harap ini bias melahirkan rekomendasi hasil konvensi tentang kreteria dan calon walikota nantinya dan bisa melahirkannya rumusan visi misi dan program pembangunan daerah yang sejalan dengan aspirasi rakyat pemilih. Namun yang terpenting yaitu adanya kontrak politik dan pakta integritas antara calon walikota Kendari dengan rakyat yang memilih,” kata aktivis lingkungan ini.
Sementara Nurdin Pamone dari Kesbagpol Kota Kendari mengatakan konvensi masyarakat sipil kurang tepat karena berbicara tentang konvensi adalah hal-hal yang biasa terjadi. "Namun tujuannya sangat bagus yaitu membuat keinginan rakyat itu terpenuhi dalam suatu wilayah," katanya, kemarin.(ano/KP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar